Soal Penerimaan CPNS, Pemda Tak Ingin Seleksi Transparan

Laporan wartawan KOMPAS Khaerudin

MEDAN, KOMPAS.com — Sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang enggan bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dinilai tak ingin menggelar proses seleksi dengan transparan. Dari tahun ke tahun, jumlah daerah yang mau mengikat kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam pengadaan, penggandaan dan pemeriksaan soal ujian semakin sedikit.

“Padahal, kami melakukannya setransparan mungkin. Siapa pun bisa melihat hasil ujian bila memang berkepentingan. Tak mungkin kami mencurangi perangkingan hasil ujian penerimaan CPNS. Yang kami serahkan ke daerah betul-betul hasil rangking ujian,” ujar Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Chairuddin P Lubis di Medan, Selasa (27/10).

Chairudin menilai, kemungkinan daerah yang enggan bekerja sama dengan USU merasa kecewa karena sikap tegas instansinya dalam proses seleksi CPNS. “Mungkin mereka kecewa karena USU tak bisa main-main dalam proses seleksi CPNS ini. Bahkan, pejabat USU yang terlibat dalam proses seleksi CPNS ini pun sengaja saya rahasiakan,” ujar Chairuddin.

Dia mengaku, selama ini tak pernah ada satu pun pejabat yang daerahnya mengikat kerja sama dengan USU dalam proses seleksi CPNS mencoba menghubunginya agar bisa mengubah proses pemeriksaan hasil ujian. “Mungkin mereka segan karena saya sudah tua,” katanya.

Menurut Chairuddin, hingga saat ini tercatat baru empat kabupaten/kota, yakni Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, dan Labuhan Batu yang menyatakan tertarik bekerja sama dengan USU. Selain itu, Pemprov Sumut juga secara resmi telah mengirimkan surat permintaan bekerja sama dengan USU untuk seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Sumut.

Kepala Bagian Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Pandapotan Siregar mengakui, ada penurunan jumlah daerah yang bekerja sama dengan USU dalam menggelar proses seleksi CPNS.

Menurut Pandapotan, aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tak secara tegas menyatakan, daerah harus bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) setempat.

Pandapotan mengatakan, empat daerah yang menyatakan ingin bekerja sama dengan USU juga masih belum secara resmi menandatangani nota kesepahaman. “Keempat daerah tersebut masih menjajaki saja. Mereka belum pasti bekerja sama. Hanya saja, kalau Pemprov Sumut dan Gubernur sudah secara resmi mengirim surat permintaan kepada Rektor USU untuk menjalin kerja sama seleksi CPNS,” katanya.

Meski disinyalir, pemkab maupun pemkot yang enggan menjalin kerja sama karena ada kemungkinan niat mencurangi proses seleksi CPNS, tetapi Pandapotan belum berani memastikannya. Menurut dia, Pemprov Sumut pada tahun-tahun sebelumnya sudah mengajak pemkab/pemkot untuk bekerja sama dengan USU karena kredibilitasnya sudah terbukti dalam proses seleksi CPNS.

“Proses kerja sama dengan PTN yang jauh dari daerah dinilai rawan terjadi kecurangan mengingat rentang kontrol yang cukup jauh. Tetapi berdasarkan surat dari pemerintah daerah yang kami terima, mereka beralasan ingin mencari perguruan tinggi yang lebih berbobot seperti UI atau UGM. Padahal, kurang berbobot apa USU,” ujar Pandapotan.

Sumber : kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: