SELEKSI CPNSD: Pencetakan Soal Dipermasalahkan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Selain proses rekrutmen tidak transparan karena tidak mengumumkan nilai ujian, penunjukan langsung perusahaan pencetakan soal seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) tahun 2009 juga dipermasalahkan.

 

Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distribusi Indonesia (Ardin) Wilayah Lampung menyatakan penunjukan langsung CV Ganesja Baru sebagai perusahaan yang menggandakan master soal dan lembar jawaban komputer (LJK) itu melanggar Keputusan Presiden (Keppres) No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketua Ardin Lampung Izhar Laili, Kamis (5-11), mengatakan pemerintah harus transparan dan terbuka dalam penunjukan perusahaan percetakan. Sebab, proyek penggandaan soal CPNSD nilainya lebih dari Rp50 juta. Dalam Keppres 80/2003 diatur pengadaan senilai lebih dari Rp50 juta, diikuti minimal tiga perusahaan yang memiliki spesialisasi sesuai kebutuhan.

“Kalau pemerintah langsung memutuskan CV Ganesja sebagai pihak yang akan menggandakan soal dan LJK tentu saja itu menyalahi aturan yang berlaku,” kata Izhar. Semestinya pemerintah menggunakan sistem tender terbuka dan diumumkan di media massa dalam memilih perusahaan percetakan karena di Lampung banyak perusahaan percetakan yang punya kemampuan menggandakan soal CPNSD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Thamrin Bachtiar mengatakan penunjukan CV Ganesja tersebut belum disetujui Gubernur Lampung. “Kami belum tahu akan tender atau tidak karena belum tahu berapa jumlah seluruh pelamar,” kata Thamrin.

Namun, kata Thamrin, sepertinya tidak dilakukan tender karena nilai penggandaan soal dan LJK ini tidak akan memotong lebih dari Rp50 juta dana APBD. “Dana penggandaan soal dan LJK ini ditanggung APBD masing-masing kota dan kabupaten. Jadi saya rasa tidak akan lebih dari Rp50 juta. Ya kita lihat nanti sajalah. Yang pasti kami ikuti peraturan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu tingginya animo ikut tes CPNSD membuat oknum-oknum yang mengaku bisa menjamin peserta lulus asal memberikan sejumlah uang. “Ya saya sudah dengar ada yang menawarkan satu kursi S-1 dengan biaya Rp150 juta di Pringsewu,” kata sumber Lampung Post yang tidak mau disebut namanya. Menurut dia, kebanyakan oknum tersebut menawarkan satu kursi S-1 di daerah otonomi baru (DOB).

Menanggapi hal itu, Thamrin meminta masyarakat untuk tidak percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan tes ini. n MG3/U-2

lampungpost

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: